Foto Pelaku Aslinya dalam Dugaan Skandal Anggota Komisi IX DP RI

Inilah foto pelaku aslinya yang mirip dengan salah satu anggota DPR dalam skandal video porno akhir-akhri ini

Download Video Skandal Anggota Komisi IX DPR RI

Siapakah Sebenarnya Elya Muskitta?

Sosok EGM atau Elya G Muskitta akhir-akhir ini disinyalir terkait dengan ramainya polemik seputar beredarnya berita video skandal seks yang melibtkan oknum DPR RI.

Apa hubungan Elya G Muskitta dengan hebohnya berita soal video skandal seks oknum DPR ini..?Apakah Elya Punya Motif Politik…? 

Pertama-tama, perlu diketahui bahwa Elya G Muskitta merupakan Sekretaris Jenderal Persatuan Rakyat Desa (PARADE) NUSANTARA yang baru-baru ini sudah dipecat karena keterkaitan dirinya terhadap teror politik dalam bentuk video skandal seks DPR ini.

Siapakah dia sebenarnya..?

hmmm….saya pun terus mencoba menelusurinya. Dari berbagai penelusuran yang dilakukan, akhirnya saya pun menemui beberapa hal tentang sosok misterius ini.

Nama lengkapnya adalah Elya Gerald Muskitta, pria keturunan Maluku ini pernah bekerja seorang Senior Consultant di bidang Logistics Management dengan spesialisasi Enterprise Resource Planning disebuah perusahaan konsultan Manajemen yang bernama CAP GEMINI ERNST & YOUNG di cabangnya yang berlokasi di Irvine, California USA yang bernomor telp: (949) 440-3500 Direct: (949) 440-3567.

Dalam perdebatan disebuah milis komunitas ambon internasional dia pun pernah mengaku bahwa tidak pernah bekerja untuk E&Y di Jakarta karena dirinya di rekrut oleh perusahaan di USA sewaktu dia masih bekerja di perusahaan consultant manajemen di Los Angeles. Salah seorang sumber mengatakan bahwa selama bekerja di Amerika, Elya juga memiliki hubungan khusus dengan para agen CIA dan FBI.

Telusur demi telusur ternyata Elya G Muskitta memiliki beberapa nama samaran antara lain Budhi Hartadi dan Chris Sihasale. Jika dilihat dari hubungan pekerjaannya dengan beberapa nama alias yang dimilikinya sangat mungkin bahwa Elya juga bekerja sebagai seorang agen mata-mata yang bekerja untuk Amerika.

Link: http://groups.yahoo.com/group/ambon/message/13552

Link: http://groups.yahoo.com/group/ambon/message/30142

Dalam komunitas Pemuda Maluku Elya banyak dikecam karena tindakan provokatif SARAnya yang mencoba untuk mengadu domba antara komunitas Maluku Kristen dan Islam. Dan dia pun pernah terlibat dalam kerusuhan Ambon tahun 2000, Elya terlibat dalam kerusuhan yang pecah pada 3 Desember 2000 di kawasan Mardika, tepatnya Gang Vista. Kerusuhan tersebut membuatnya terluka pada bahu kirinya karena terkena mortir. Atas penuturan salah satu sumber (militer) bahwa keterlibatan Elya atas peristiwa ini membuat dia memiliki kedekatan dengan beberapa petinggi militer, salah satunya adalah Jenderal TNI George Toisutta yang pada saat itu masih menjadi Pangdam Trikora dengan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat.

Kedekatannya dengan George Toisutta membuat dia dapat membangun project bernama Advance Maluku dan menjadi salah satu orang kepercayaannya untuk ikut mensukseskan (Brigjen) TNI Karel Albert Ralahahu sebagai Gubernur Maluku. Elya akhirnya dipercaya oleh George Toisutta untuk bekerjasama dengan Pemprov Maluku lewat Gubernur dalam mengkonsepkan beberapa proyek yang bisa dimainkan untuk membantu logistik salah satunya adalah menopang suksesi George Toisutta menjadi Ketua PSSI yang akhirnya pun kandas juga.

Relevansi Keterlibatan George Toisutta dalam berita video skandal seks oknum anggota DPR RI yang beredar pertama kali dari situs klikitik.net lalu dikutip www.indonesiarayanews.com

George Toisutta Menjabat Sebagai Pemimpin Redaksi di situs www.indonesiarayanews.com

George Toisutta pun akhirnya memiliki tugas baru untuk Elya yaitu melakukan infiltrasi ke beberapa organisasi yang mempunyai basis potensial, untuk itu maka Elya di “back up” untuk menjadi Ketua Pengurus Wilayah Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) Maluku dan walaupun akhirnya karena tidak mentaati instruksi DPP Nasdem maka ia bersama-sama pengurusnya mundur dan membubarkan ormas Nasdem. Selain itu, ia juga masuk dan berinfiltrasi pada organisasi Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara dan mendapat posisi Sekretaris Jenderal.

Dari sini ia coba melakukan maping terhadap daerah-daerah potensial yang nantinya dapat dikuasai secara politik oleh jaringan-jaringan George Toisutta. Targetannya adalah menanamkan kaki-kaki politik untuk menjadi kepala daerah. Lantas, atas dasar perintah George yang pada saat itu dimintai ”petunjuk” oleh Brigjen Armin Ali Anyang yang mantan Kasdam XII Tanjung Pura – Pontianak terkait niatnya untuk menjadi kontestan bakal calon Gubernur Kalbar 2013-2018.

Atas permintaan itu, maka Elya ditugasi untuk menginfiltrasi masuk dalam lingkaran Gubernur yang saat ini menjabat yaitu Drs. Cornelis, MH agar dapat menguasai informasi-informasi potensial yang dapat digunakan untuk menjegal kemenangan Cornelis dalam Pilgub yang akan datang. Dari sini dimulai berbagai cara oleh Elya untuk masuk yang kemudian hari dia berkenalan dan mampu mendekatkan diri dengan putri sulung Cornelis, Karolin Margret Natasa.

Dengan kamuflase membangun konsep pengembangan desa di wilayah Kalbar, maka mereka bersepakat untuk mebangun sebuah project yang bernama Advance Borneo pada awal januari 2012. Dalam perjalanannya, hubungan kedekatan mereka pun menjadi semakin erat dan disinilah Elya “memanfaatkan” Karolin untuk menjalankan misinya untuk memegang “Peluru” yang bisa ditembakkan suatu saat oleh kolega terselubungnya Armin Ali Anyang untuk menggembosi Cornelis dalam Pilgub serta mendiskreditkan PDI Perjuangan secara institusi. Di sisi lain, Elya juga perlahan-lahan memperoloti uang Karolin dengan alibi untuk menjalankan Project Advance Borneo. Hal ini pun akhirnya disadari Karolin dan dia mulai geram kepada Elya karena Project Advance Borneo “mandek” sedangkan dana yang sudah dikeluarkan Karolin sudah banyak untuk operasional. Mengetahui Karolin mulai geram, akhirnya Elya mundur secara perlahan sambil mengatur strategi untuk “memeras” sejumlah uang dari Karolin.

Apa hubungannya Elya dengan Hebohnya Video Skandal oknum DPR tersebut…?

Perlu diketahui bahwa asal-muasal beredarnya berita video skandal ini dikabarkan berasal dari sebuah situs bernama www.kilikitik.net .

Lalu saya pun tertarik untuk menelusuri keberadaan situs tersebut dan akhirnya menemukan beberapa relevansi adanya hubungan Elya G Muskitta dengan situs tersebut.

Berikut, informasi yang saya dapat soal www.kilikitik.net :

Disini dapat dilihat bahwa domain situs klikitik.net teregistrasi atas nama Advance Maluku dengan pemilik bernama Muskitta H yang disertai alamat dan no kontak. Walaupun kemudian alamat dan no kontak tidak bisa dikonfirmasi karena sangat mungkin fiktif untuk menghilangkan jejak, tapi relevansi Advance Maluku dengan nama Muskitta H telah sangat jelas menggambarkan siapa pemilik sebenarnya domain tersebut.  (baca lagi: bahwa Elya G Muskitta adalah Pemilik Advance Maluku)

Link: http://www.advance-maluku.com/

Namun, berikutnya saya menemui ada kejanggalan, mengapa beberapa hari kemudian ada perubahan identitas atas domain klikitik.net

Mengapa tiba-tiba ada perubahan tentang identitas di domain klikitik.net,,?

Saya memiliki analisis, bahwa si pemilik situs ini (Elya G Muskitta) memiliki ketakutan yang luar biasa manakala diketahui bahwa kejadian beredarnya berita video skandal ini telah memiliki relevansi keterkaitan dengan dirinya  sebagai pihak yang pertama kali menyebarkan berita ini.

Saya juga menemukan ketakutan-ketakutan Elya manakala setelah merilis pertama kali berita soal video skandal seks ini hari Sabtu (21/04/2012) dan dihari yang sama pula dia menghapus (blokir) berita tersebut setelah sudah berhasil dikutip oleh www.indonesiarayanews.com. Penghapusan sumber berita ini menandakan bahwa dirinya takut dan ingin menghilangkan jejak.

Apakah ada relevansi antara Elya G Muskitta dengan kepentingan politik yang lebih besar….??

Dari paparan saya sebelumnya, diketahui bahwa Elya G Muskitta memiliki jaringan dan kedekatan dengan beberapa kelompok politik tertentu. Hal ini diawali dapat dilihat dari kedekatannya dengan Jenderal TNI George Toisutta (Mantan KSAD) dan beberapa background profil, ia mengakui sejak 1999 bekerja sebagai senior konsultan pada salah satu perusahaan di Amerika Serikat bernama CAP GEMINI ERNST & YOUNG US LLC dan beberapa perusahaaan US lainnya.

Link: http://id.linkedin.com/pub/elya-muskitta/17/62b/785

Bukan hanya itu, selama Elya tinggal di Amerika Serikat dia juga dikabarkan memiliki hubungan dengan beberapa agen CIA dan FBI. Dirinya pun kerap kali bertikai dengan sesama pemuda imigran asal Maluku lainnya dan dia kerap memprovokasi dan merendahkan para imigran “gelap” Maluku lainnya yang berjuang di Negara-negara lain.

Salang seorang sahabatnya pernah menuturkan bahwa selama dia bekerja di Amerika Serikat, kontak-kontak rutin pun dilakukan dengan para petinggi militer antara lain Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pada saat itu menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI , Mantan Panglima TNI Purn.Djoko Suyanto, serta tentunya Mantan KSAD George Toisutta.

Kontak-kontak itu terjalin sampai sekarang, George Toisutta memakai Elya untuk beberapa misi dalam membentuk jaringan politik antara lain melakukan suksesi terhadap Gubernur Maluku yang tak lain adalah  Brigadir Jenderal TNI Karel Albert Ralahahu.

Selain itu, menurut salah seorang fungsionaris Partai Demokrat, Elya juga memiliki kedekatan dengan politisi Demokrat asal Maluku seperti Roy Pattiasina, Sonny Waplau, dan Michael Wattimena (anggota DPR RI Fraksi Demokrat dari Dapil Papua).

Infiltrasinya dalam politik santer terlihat setelah hengkangnya Elya dari Ketua Pengurus Wilayah Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) karena ketidaksetujuannya ketika ormas tersebut harus jadi partai politik. Hal ini tentu sangat tidak diinginkan oleh para jaringan koleganya yang berasal dari Partai Demokrat karena jika Nasdem menjadi partai politik maka sangat mungkin menjadi pesaing diperebutan kekuasaan mendatang dalam pemilu.

Lantas, Elya pun berkonsentrasi merambah koneksi jaringan politiknya lewat Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara. Disinilah perannya menjadi sangat besar karena posisinya sebagai Sekretaris Jenderal. Disinilah dia dijadikan alat untuk mendekati orang-orang yang menjadi target politik jaringan koleganya yang harus “diselesaikan”. Tentu yang menjadi target politik adalah partai politik beserta tokohnya yang menjadi lawan koleganya.

Karena pengalamannya bekerja diluar negeri serta terjalinnya komunikasi rutin dengan para agen CIA dan FBI maka komunikasinya dengan petinggi-petinggi militer di Indonesia pun makin intens. Hal ini pun diamini salah seorang sumber dari internal partai Demokrat yang tak mau disebutkan namanya bahwa Elya Muskitta pun menjalin kontak dengan para “staf khusus” Presiden SBY antara lain Aam Sapulete, Andi Arief dan Harry Sebayang. Mereka dikabarkan sering bertemu dalam pertemuan informal di hotel, café di Jakarta. Elya Muskitta pun sering dijuluki oleh para koleganya sebagai seorang penakluk wanita terutama wanita-wanita pengusaha (bohir) yang memiliki banyak uang.

Wooww…semakin terkuak siapakah sebenarnya Elya Muskitta…

Kembali kepada hebohnya berita video skandal seks oknum anggota DPR RI yang diduga mirip dengan Karolin Margret Natasa (yang saat ini menjabat sebagai wakil bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPR RI) dimana dia juga putri sulung dari Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat.

Beberapa narasumber yang saya wawancarai mengatakan bahwa kasus ini sangat kental dengan muatan politis yang besar dan bukan hanya sekedar urusan Pemilihan Gubernur belaka. Lantas saya pun semakin merasa tertarik untuk menelusuri motif politik besar apa yang melatarbelakangi beredarnya berita video skandal seks ini.

Oke, saya coba buat membedahnya…Salah seorang narasumber pernah mengatakan bahwa sepertinya Elya Muskitta memiliki “misi” politik besar dari para koleganya yang berasal dari kalangan petinggi militer dan partai Demokrat. Hal ini pertama dapat diteropong dengan kedekatannya dengan George Toisutta, Menkopolkam Djoko Suyanto dan para “staf khusus” SBY. Bahkan salah seorang sumber mengatakan bahwa Elya Muskitta juga ikut hadir dalam pernikahan Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Aliya Rajasa beberapa waktu lalu. Dan bukan hanya itu saja, narasumber pun menyebutkan bahwa Elya Muskitta terlihat datang ke Kediaman SBY di Cikeas sekitar dua bulan sebelum berita video ini beredar ke publik.

Dengan munculnya kasus ini, ada beberapa indikasi yang sebenarnya menjadi target politik yang dijalankan oleh Elya G Muskitta, antara lain:

• Melakukan pembunuhan karakter terhadap dr. Karolin Margret Natasa dengan menyebar berita video skandal seks yang diduga mirip dengan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, dengan begitu maka karir politik wanita dayak ini diharapkan bisa hancur dan berakhir. Sehingga nantinya potensi politik yang dimiliki oleh Karolin untuk mengambil tongkat estafet kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat yang saat ini masih dipegang oleh ayahnya yaitu Drs. Corenlis, MH.
• Melakukan pembunuhan karakter terhadap Aria bima yang dituduh sebagai pemeran laki-laki yang berada dalam video skandal tersebut, dengan maksud agar karir politik Aria Bima juga dapat berakhir dan ini sekaligus memberikan peringatan terhadap kritis dan gencarnya Aria Bima akhir-akhir ini untuk mengusung Hak interpelasi bagi Menteri BUMN Dahlan Iskan.
• Melakukan upaya "penggembosan" terhadap citra Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH sebagai ayah kandung dari dr. Karolin Margret Natasa agar nantinya dapat menggiring opini masyarakat Kalbar untuk tidak memilih Cornelis lagi dan akhirnya rival kuatnya yaitu Armin Ali Anyang yang diusung George Toisutta bisa memenangkan Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat.
• Melakukan "penggembosan" terhadap institusi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) agar tidak terlalu keras dalam menentang kebijakan Pemerintah SBY. Hal ini dikarenakan sikap oposisi yang dijalankan PDI Perjuangan dianggap mengganggu "kepentingan" nasional dan internasional Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden SBY. Selain itu, hal ini juga digunakan sebagai "Warning" politik bagi PDI Perjuangan yang pada beberapa waktu yang lalu ikut turun kejalan dalam memprotes dan menentang kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga berakibat tertundanya kepentingan para "pemilik modal" yang menjadi mitra Pemerintahan SBY. dan yang tak bisa dilepas adalah bahwa berita heboh tentang skandal seks yang diduga dilakukan oleh kader PDI Perjuangan ini sudah tentu untuk "menggembosi" suara partai dalam beberapa parhelatan politik dalam waktu dekat ini yaitu Pemilihan Gubernur DKI, Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat, Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan tentu Pemilu Presiden pada 2014 mendatang

Sumber : http://bongkarkonspirasi.blogspot.com

Identifikasi Ciri-ciri Tubuh dalam Skandal Sex Anggota Komisi IX DPR RI

Harap Perhatikan dengan Seksama Ciri-ciri tahi lalat yang menonjol pada gambar-gambar di bawah ini

Perhatikan Ciri-ciri Tahi Lalat pada Wajah

Perhatikan Ciri-ciri Tahi Lalat pada Wajah

Gambar-gambar di atas menunjukan ciri-ciri utama KM Anggota Komisi IX DPR RI, yaitu adanya tahi lalat di bagian bawah mata, pipi kanan dan pipi kiri, serta di sebelah kiri kening. 

Selanjutnya, jika anda perhatikan gambar-gambar di bawah ini tidak ada sama sekali terindentifikasi dari ciri-ciri tahi lalat.

Tidak ada satupun pada gambar ini yang menunjukan ciri-ciri tahi lalat di wajah

Perlu diketahui ditemukan adanya keterlibatan Sekjen Parade Nusantara Ellya G Muskitta (EG), namun jejak digital recordnya sudah dihapus yang dilacak oleh seseorang yang menggunakan identitas “Ratu Adil” di Kompasiana. Dalam tulisannya, “Ratu Adil” memaparkan tentang kepemilikan status kilikitik.net yang merupakan situs pertama yang mempublikasikan tentang Skandal Sex yang mirip dengan Anggota DPR ini, yaitu Ellya G Muskitta.

Sebagai tambahan, rantai informasi yang terpantau oleh Axpirasi melibatkan dua pihak, antara lain : (1) indonesiarayanews.com, dan (2) seorang user kaskus yang bernama “Coruja”; merupakan bahasa portugis, yang memiliki arti burung hantu. Berdasarkan hal ini, maka skema dari rantai informasinya adalah sebagai berikut :

kilikitik.net – indonesiarayanews.com – user kaskus (Coruja)

Axpirasi memantau bahwa, sebelum skandal ini booming, ditemukan adanya perbedaan waktu posting (http://www.kaskus.us/showthread.php?t=14076294) . Pada saat Axpirasi mengakses thread kaskus.us tersebut adalah pada jam 17.00 WIB, sedangkan waktu postingan thread tersebut tercatat sudah pukul 18.01, hal ini berarti ada perbedaan waktu satu jam dengan Axpirasi. Kesimpulannya, Coruja berdomisili di suatu Wilayah Indonesia Timur. Kebenaran tentang motif kesengajaan semakin terkuat dengan penggunaan username “Coruja” yang diambil dari bahasa Portugis. Seperti kita ketahui, yang bisa menggunakan bahasa Portugis adalah beberepa tempat di wilayah indonesia bagian timur (kalian juga paham-silahkan telaah sendiri hubungan-hubungannya).  


Sebagai tambahan, indonesiarayanews.com adalah pers bodoh, tidak profesional karena melibatkan pihak militer yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang penulisan sebagai pemimpin redaksi (George Toisutta). Pemberitaan skandal ini adalah otak picik pengalihan isu-isu terhadap kasus-kasus korupsi yang sedang berkembang saat ini. Axpirasi menilai bahwa media pers adalah media penyampaian informasi yang netral dan profesional. Netral di sini artinya, pemberitaan atau penyebarluasan informasi harus disandarkan pada keakuratann sumber, bukan disandarkan pada kepentingan. Professional disini artinya bahwa media pers adalah media yang dilaksanakan oleh orang-orang atau pihak-pihak  yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang penulisan/jurnalistik, intelektual atau pun akademisi. Berdasarkan hal-hal ini, saya heran kenapa bidang pers  bisa dikuasai oleh orang yang sama sekali tidak memiliki kompetensi di bidang pers (yaitu : George Toisutta). Entah ini ada kaitannya dengan motif bisnis atau motif politik dll bagaimanapun juga kita telah dibodohi layaknya seperti kembali ke masa lampau, zaman orde baru.

Elektabilitas Hitam yang Terkuak

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dilaksnakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini hanya dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Penegasan kata “oleh rakyat” merupakan indikator utama dalam pelaksanaan pemilu, hal ini artinya bahwa proses dan mekanisme pemilu adalah dilaksanakan oleh pilihan dan penilaian rakyatnya sendiri yang terbebas dari pengaruh intervensi negatif, yang meliputi : intervensi kelompok, intervensi kepentingan, intervensi kekuasaan, dan bentuk intervensi lainnya yang memiliki ekses dominasi kekuasaan atau politik praktis (misalnya : money politic, dirty campaign, conspirational motives). Money politic merupakan salah satu bentuk intervensi yang memiliki motif tertentu (baca; mengungtungkan diri sendiri atau kelompok tertentu) melalui kampanye finansial, artinya bahwa kampanye politik yang dilakukan dilaksanakan memanfaatkan situasi ekonomis rakyat. Kondisional bidang money politic akan mempengaruhi kepada kualitas PEMILU yang dihasilkan. Dirty Campaign, merupakan kampanye frontal yang memiliki kecenderungan kepada kontak fisik untuk menciptakan teror di masyarakat. Conspirational Campaign merupakan soft kampanye dengan melakukan pemetaan politik kepada partai/ormas sebagai pencitraan aspirasi dari rakyat yang memiliki visi tujuan untuk memenangkan kepentingan individu/kelompok tertentu. Modusnya adalah membentuk koalisi, tidak berdasarkan aspek kerakyatan namun individu atau kelompok yang dianggap memiliki pengaruh di kehidupan bermasyarakat (misalnya : partai politik, atau organisasi kemasyarakatan).

courtsey : liberation.typepad.com

“Yang penting seorang calon kepala daerah harus melakukan lobi-lobi kepada parpol-parpol lain untuk mengusung dirinya, kemudian mengakomodir kepada semua ormas yang ada di masyarakat agar memberikan dukungan yang sama”[1] Pernyataan ini merupakan salah satu contoh bahwa kualitas PEMILU hanya dilaksanakan berdasarkan pertimbangan lobi parpol atau ormas, hal ini bertentangan dengan cita-cita PEMILU yang diamanahkan oleh Undang-undang Dasar NRI 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dari, oleh, dan untuk rakyat.  Dalam bidang ketatanegaraan, hal ini hanya cocok dalam pemerintahan despotik dimana kekuasaan dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan sekelompok orang – rakyat hanyalah sebagai objek, bukan sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Tipikal kampanye seperti ini hanya akan menghasilkan hutang balas budi dari lobi-lobi yang dihasilkan, sedangkan Pemimpin yang kita cita-citakan adalah pemimpin yang memiliki nilai kejujuran yang tinggi sehingga dapat bergerak secara objektif dalam menangani bidang penyelenggaran pemerintahan. Hasilnya adalah penyakit-penyakit birokrasi (misalnya : korupsi, kolusi, nepotisme) dimana selama beberapa tahun ke depan aspirasi dan atau kepentingan publik selama beberapa tahun ke depan akan terbengkalai lagi.

---

[1] http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1851592/pks-godok-4-nama-cagub-kalbar

Sekilas tentang Riam Berasap

Riam Berasap adalah kegagalan Pemkab Ketapang dalam mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih di wilayah yuridiksinya. Kegagalan ini dapat kita lihat dalam feedback masyarakatnya sendiri dalam menanggapi program Riam Berasap yang bermanifestasi kepada demonstrasi sekelompok masyarakat yang menamakan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) pada tahun 2007 silam. Rangkaian Demonstrasi ini meliputi serangkaian aksi dan pelaporan dugaan korupsi APBD yang dilakukan oleh Bupati Morkes Effendi dan beberapa pejabat Pemkab Ketapang.[1] Masyarakat Ketapang yang terkoordinasi dalam Rumpun Masyarakat Arus Bawah dan Lumbung Informasi rakyat juga pernah melaporkan Morkes Effendi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2004.[2] Feedback beruntun dari beberapa kelompok masyarakat ini menyebabkan penurunan citra martabat dari Pemkab Ketapang dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik. Morkes Effendi tercatat telah tiga kali dilaporkan ke KPK selama periode kepemimpinan Taufikurrahman Ruki.[3] Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mencatat Bupati Ketapang Morkes Effendi sebagai salah satu Bupati terkorup di Negara Republik Indonesia.

courtsey : washbaysolutions.com

Kasus Riam Berasap pada saat ini seolah menghilang diterpa angin, bahkan Morkes Effendi memberanikan diri untuk ikut serta dalam putaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) dan mengusung motto “Bangkit Melawan Korupsi”. Dalih pengehentian penyelidikan kasus dugaan korupsi air bersih Riam Berasap hanya karena negara tidak merasa dirugikan adalah pembohongan publik, dan adanya tekanan kepada pihak-pihak yang ingin membongkar dugaan korupsi Riam Berasap.[4] Bahkan dalam website resminya “DPD Golkar Sintang: Morkes Effendi Kader Terbaik di Kalbar” adalah sebuah tajuk miris samaran media sosial, ditambah dengan pelanggaran berupa penempelan poster-poster Morkes Effendi di beberapa fasilitas publik akhir-akhir ini (misalnya : traffic light). Kepercayaan diri Morkes Effendi mulai pulih dan meningkat tajam setelah Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) pada Juni 2011 silam.[5]

---

[1] http://www.tempo.co/read/news/2007/09/06/055107063/null, dipulikasikan pada tanggal 6 September 2007

[2] Ibid.

[3] http://ketapang.blogspirit.com/archive/2008/02/14/kpk-didesak-periksa-bupati-ketapang.html, dipublikasikan pada tanggal 14 Februari 2008

[4] http://www.equator-news.com/utama/wimpy-bohong-negara-tak-dirugikan, dipublikasikan pada tanggal 18 Juni 2011

[5] http://www.poltekkes-pontianak.ac.id/~berita-kalbar/hukum/morkes-klaim-tanpa-masalah-hukum, dipublikasikan pada tanggal 20 Juni 2011

Daftar Kasus Korupsi yang Belum Terselesaikan

Berdasarkan catatan Indonesia Police Watch (IPW), sedikitnya terdapat 20 kasus besar yang penyelesaiannya masih terkatung-katung. Menurut Presidium IPW, Neta S Pane, beberapa diantara kasus itu bahkan mangkrak selama hampir lima tahun. “Seharusnya polisi tidak mendiamkan kasus itu mangkrak,” kata Neta, Ahad 10 Juli 2011.

Berikut daftar 20 kasus korupsi yang dicatat IPW terbengkalai:

courtsey : pdk.or.id

1. Kasus PT Jamsostek (2002). Kerugian mencapai Rp 45 miliar. Mantan Dirut PT Jamsostek Akmal Husein dan mantan Dirut Keuangan Horas Simatupang telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

2. Proyek fiktif dan manipulasi data di PT Darma Niaga (2003). Kerugian mencapai Rp 70 miliar. Polisi telah telah tetapkan sebagai tersangka Winarto (direktur utama), Wahyu Sarjono (direktur keuangan), dan Sudadi Martodirekso (direktur agrobisnis). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

3. Penyalahgunaan rekening 502 (2003). Kerugian mencapai Rp 20,98 miliar. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom, pernah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Telah ditetapkan sebagai tersangka mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, mantan Ketua BPPN Putu Gede Ary Suta, mantan Ketua BPPN Cacuk Sudaryanto dan Kepala Divisi Bill of Lading (B/L) Totok Budiarso. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

4. Karaha Bodas Company (2004). Kerugian mencapai Rp 50 miliar. Jumlah tersangka ada 20 orang dari pejabat Panas Bumi Pertamina dan pihak swasta. Beberapa dintaranya Robert D. Mac Chunchen, Suprianto Kepala (Divisi Geotermal Pertamina), Syafei Sulaeman (staf Divisi Geotermal Pertamina). Hanya 2 yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Selebihnya proses hukum selanjutnya tidak jelas.

5. Kepemilikan rumah mantan Jaksa Agung, MA Rachman (2004). Rumah senilai 800 juta belum dilaporkan ke KPKPN . Beberapa orang dipanggil sebagai saksi. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

6. Pengadaaan genset di NAD (2004). Kerugian mencapai Rp 40 miliar. Mabes Polri telah menetapkan Wiliam Taylor dan Abdullah Puteh sebagai tersangka. Hanya Wiliam yang dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan Abdullah Puteh, proses hukum selanjutnya tidak jelas. Puteh hanya dijerat dalam kasus korupsi pengadaan Heli dan divonis 10 tahun penjara oleh pengadilan tipikor.

7. Penyewaan crane atau alat bongkar muat kontainer di PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tahun 2005. Kerugian mencapai Rp 83,7 miliar. Direktur PT Jakarta International Container Terminal Wibowo S Wirjawan telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

8. Proyek peningkatan akademik di Departemen Pendidikan Nasional (2005). Kerugian mencapai Rp 6 miliar. Ditetapkan tiga tersangka utama adalah Dedi Abdul Halim, Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademis di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, dan dua stafnya, yakni Elan Suherlan dan Helmin Untung Rintinton. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

9. Proyek pengadaan jaringan radio komunikasi (jarkom) dan alat komunikasi (alkom) Mabes Polri (2005). Kerugian ditaksir mencapai Rp 240 miliar. Mabes telah memeriksa mantan Kepala Divisi Telematika Mabes Polri Irjen Pol Saleh Saaf. Mabes juga telah ditetapkan Henri Siahaan sebagai tersangka dan sempat ditahan. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

10. Penyaluran dana fiktif di Perusahaan Umum Percetakkan Uang Republik Indonesia (Peruri) tahun 2005. Kerugian ditaksir mencapai Rp 2,3 miliar. Tiga orang Direksi Peruri telah ditetapkan sebagai tersangka (M. Koesnan Martono yang menjabat sebagai Direktur Utama, Direktur Logistik Marlan Arif, dan Direktur Pemasaran Suparman). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

11. Dana vaksinasi dan asuransi perjalanan jamaah haji periode 2002-2005 (2005). Kerugian ditaksir mencapai Rp 12 miliar. Penyidik telah memeriksa 15 orang saksi. Namun proses hukum selanjutnya tidak jelas.

12. Proyek renovasi Hotel Patra Jasa di Bali (2006). Kerugian ditaksir mencapai Rp 69 miliar. Polda Metro Jaya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi Patra Jasa. Selain menetapkan mantan Direktur Utama, Sri Meitono Purbowo atau Tony Purbowo, enam direksi lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

13. Wesel Ekspor Berjangka (WEB) Unibank yahun 2006. Kerugian ditaksir mencapai US$ 230 juta. Diduga melibatkan Komisaris PT Raja Garuda Mas, ST, Proses dilakukan oleh tim gabungan Mabes Polri dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

14. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp 590 miliar pada tahun 2006. Mantan Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas. Eddi Widiono juga dijerat dalam kasus korupsi proyek PLTU Borang, namun kasusnya dihentikan oleh Kejaksaan.

15. BPR Tripanca Setiadana Lampung pada tahun 2008. Mabes telah tetapkan sebagai tersangka pemilik BPR. Sugiarto Wiharjo alias Alay, Laila Fang (sekretaris pribadi Alay), Yanto Yunus (Kabag Perkreditan BPR Tripanca), Pudijono (Direktur Utama BPR), Indra Prasetya dan Fredi Chandra (staf analisis kredit BPR), Nini Maria (Kasi Administrasi BPR), dan Tri hartono (Bagian Legal BPR). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

16. Dana Tak Tersangka (DTT) di Provinsi Maluku Utara (2008) senilai Rp 6,9 miliar. Diduga melibatkan sejumlah pejabat dan mantan gubernur di lingkup pemerintah provinsi Maluku Utara (Malut). Sebelumnya ditangani Polda Malut dan telah menetapkan dua tersangka yakni bendahara di Pemprov Malut bernisial RZ dan Karo Keuangan Pemprov Malut berinisial JN. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

17. Pengadaan jasa konsultan di BPIH Migas (2009). Dugaan korupsi pengadaan jasa konsultan di BPIH Migas dengan anggaran sebesar Rp 126 miliar untuk tahun anggaran 2008 dan Rp 82 milyar untuk tahun anggaran 2009, yang diduga dilakukan oleh pejabat dilingkungan BPH Migas.

18. Pengelolaan dana PNBP sebesar Rp 2,4 triliun. Dugaan korupsi di BPH Dirjen Postel Kementerian Kominfo atas pengelolaan dana PNBP sebesar Rp 2,4 triliun yang didepositokan pada bank BRI dan Bank Bukopin yang seharusnya digunakan untuk proyek infrastruktur (Uso) namun justru didepositokan sedangkan proyek diserahkan kepada pihak ketiga (Telkomsel) dengan membayar sewa layanan multimedia.

19. Makelar sejumlah proyek di PT Telkom dan anak perusahaan Telkom (PT telkomsel) (2009). Dugaan korupsi makelar sejumlah proyek di PT Telkom dan anak perusahaan Telkom yaitu PT Telkomsel (sedikitnya 30 proyek) yang bernilai triliunan rupiah sejak tahun 2006-2009 yang mana pekerjaan tersebut banyak tidak diselesaikan tetapi tetap dibayar lunas oleh direksi PT Telkom maupun Telkomsel karena sarat dengan KKN.

20. Pembelian saham perusahaan PT Elnusa di PT infomedia tahun 2009 senilai Rp 300 miliar. Dugaan korupsi atas pembelian saham perusahaan PT Elnusa di PT infomedia yang dimark-up dan diduga dilakukan oleh pejabat di lingkungan PT Telkom sebesar Rp 590 miliar

Daftar Bupati Terkorup - Wacana atau Sejarah

Berikut daftar bupati-bupati beserta status hukum dan dugaan nilai korupsi yang dilakukan berdasarkan data yang diolah Indonesian Corruption Watch (ICW), antara lain:

courtsey : motifake.com

1. Bupati Pandeglang, Banten, Achmad Dimyati Natakusumah. diduga terlibat kasus korupsi APBD Pandeglang tahun 2002 pada pembebasan tanah untuk lahan parkir Karangsari, Kecamatan Labuhan, dengan nilai Rp 3,5 miliar. Achmad diperiksa Kejati Banten sebagai saksi.


2. Bupati Bone Bolango, Gorontalo, Ismet Mile, diizinkan SBY diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan fasilitas penunjang objek wisata Lombongo, yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tahun 2003. Ia juga diduga menggunakan sisa ABT (Anggaran Biaya Tambahan) APBD 2003 dan penggunaan DAK (Dana Alokasi Khusus) non-reboisasi 2004, serta pembagian dana APBD 2004.

3. Bupati Sarolangun, Jambi, Muhammad Madel, diduga terlibat korupsi pembangunan dermaga ponton Rp 3,5 miliar. Kasus ditangani Kejati Jambi dan 3 Mei 2007 lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai saksi.

4. Bupati Garut, Jawa Barat, Agus Supriadi, diduga menyelewengkan APBD Garut 2004-2007 untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 6,9 miliar. Agus sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan KPK sejak 26 Juli 2007 lalu.

5. Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Lili Hambali Hasan, diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bencana alam Rp 2 miliar dan kasus korupsi pembangunan gedung Islamic Center Purwakarta sebesar Rp 1,725 miliar.

6. Bupati Kendal, Jawa Tengah, Hendy Boedoro, telah divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor 18 September 2007 atas penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 16,8 miliar.

7. Bupati Pemalang, Jawa Tengah, M Machroes, diperiksa Kejaksaan Negeri Pemalang selaku saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan buku ajar 2004 dan 2005 senilai total Rp 26,587 miliar.

8. Bupati Semarang, Jawa Tengah, Bambang Guritno, diadili dalam kasus penyimpangan APBD 2004 Kabupaten Semarang terkait pengadaan buku ajar SD/MI kelas I dan IV yang menyebabkan kerugian negara Rp3,365 miliar.

9. Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Begug Purnomosidi, beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan penyimpangan APBD Wonogiri.

10. Bupati Madiun, Jawa Timur, H Djunaedi Mahendra, merupakan tersangka
penyelewengan APBD 2001-2004 yang merugikan negara Rp 8,7 miliar. Kasus ditangani Polwil Madiun.

11. Bupati Magetan, Jawa Timur, Saleh Muljono, merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan GOR Ki Mageti dan gedung DPRD Magetan senilai Rp 7,2 milliar. Ditetapkan tersangka sejak 29 Juni 2007 lalu.

12. Bupati Malang, Jawa Timur, Sujud Pribadi, diambil keterangan terkait kasus dugaan penyelewengan dana keagamaan senilai Rp 1,1 miliar dari total anggaran sekitar Rp 2,3 miliar. Kasus ini telah menyeret mantan Kabag Pemerintahan Sahiruddin sebagai tersangka.

13. Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Achmad Syafii Yasin, diambil keterangan dalam kasus korupsi anggaran biaya tambahan sebesar Rp 3,5 miliar.

14. Bupati Pasuruan, Jawa Timur, H. Jusbakir Aldjufri, diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi penggunaan anggaran proyek usaha peternakan Aliansi bekerja sama dengan Unibraw, Lousiana State University, American Brahmanan Breeuer Association. Kerugian negara diperkirakan Rp 3,5 miliar.

15. Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Wien Hendrarso, akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi belasan miliar rupiah pada proyek pengadaan tanah untuk Pasar Induk Agrobis (PIA) di Kelurahan Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

16. Bupati Situbondo, Jawa Timur, Ismunarso, ditetapkan tersangka pada 18 September 2007 dalam kasus dugaan korupsi raibnya dana kas daerah sebesar Rp Rp 45,750 miliar.

17. Bupati Ketapang, Kalimantan Barat, Morkes Effendi, diduga terlibat korupsi penyimpangan dana PSDH dan DR Kabupaten Ketapang dan korupsi proyek pengadaan air bersih Riam Berasap yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 42 miliar. Kejaksaan sudah mengajukan surat izin ke presiden yang dilayangkan dengan nomor R 308/3/2006, sejak 29 Maret 2006 untuk meminta keterangannya sebagai saksi.

18. Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Milton Crosby, sedang menunggu izin pemeriksaan dirinya atas dugaan kasus korupsi penahanan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR).

19. Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Ardiansyah, diajukan oleh Kapolri sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi pemberian izin illegal mining pada 2 Februari 2006. Namun belum diketahui perkembangan kasusnya.

20. Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Baharudin H Lisa, akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus dana reboisasi tahun anggaran 2004 dan 2005 di Kabupaten Barito Selatan.

21. Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Achmad Yuliansyah, status tersangka kasus dana lelang illegal logging Rp 3 miliar sejak 17 April 2006.

22. Bupati Lamandau Bustani, Kalimantan Tengah, Hj Mahmud, pada 3 Mei 2007 lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan dana APBD 2004 dengan kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP sekitar Rp 12 miliar. Kejati Kalimantan Tengah telah mendapat izin penahanan dan pemeriksaan atas Bupati Lamandau dari Presiden.

23. Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Yusran Aspar, dinonaktifkan 10 September 2007. Yusran merupakan tersangka penggelembungan dana pembebasan lahan 50 hektar di Babulu, Kecamatan Babulu Darat, sebesar Rp 5,8 milyar, seluas lahan yang rencananya akan dibangun perumahan pegawai negeri sipil.

24. Bupati Tulang Bawang, Lampung, Abdurachman Sarbini, diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan kapal cepat dengan APBD tanpa persetujuan DPRD dengan nilai proyek Rp 4 miliar.

25. Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, Abu Bakar Ahmad, divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor atas korupsi dana tak terduga Pemkab Dompu 2003-2005 Rp 4,6 miliar. Lalu Abu Bakar diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Desember 2006.

26. Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Iskandar, diduga terlibat mark up tukar guling tanah Pemkab Lobar di Desa Sesela, Gunungsari, Lombok Barat, senilai di atas Rp 1 miliar lebih.

27. Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ibrahim Agustinus Medah, merupakan tersangka dana proyek pengadaan 300 unit rumpon senilai Rp 3,9 miliar dan kasus Purnabakti DPRD Kabupaten Kupang Rp 1 miliar. Ketua DPD Partai Golkar NTT ini resmi tersangka sejak 21 Juli 2007.

28. Bupati Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Christian Nehemia Dillak, merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dua unit kapal ikan tahun 2002. Ditetapkan tersangka pada 20 Juli 2007 lalu oleh Polda NTT.

29. Bupati Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Daniel Banunaeak, sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penebangan pohon jati tanpa izin dari pejabat yang berwenang di kawasan Hutan Kutuanas, Desa Lelo, Kecamatan Atu Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Juga terkait kasus dana purna bakti Timor Tengah Selatan periode 1999-2004 sebesar Rp 1,4 miliar.

30. Bupati Jayawijaya, Papua, David Agustein Hubi, pada 3 Mei 2007 lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai tersangka pembelian fiktif dua pesawat Fokker 27 seharga Rp 8,6 miliar per satu unit, penyimpangan dana pengadaan/pengoperasian pesawat Antonov buatan Rusia sebesar Rp 3,9 miliar, biaya pengangkutan rangka baja dari Bandara Sentani ke Wamena sebesar Rp 2 miliar, dan pengadaan dua unit ground power senilai Rp 1,75 miliar. Total kerugian negara Rp 24,8 miliar.?